Kondisi habitat orangutan di Kabupaten Ketapang masih terpisah pisah sehingga perlu diambil upaya penyelamatan yang terintegrasi. Salah satunya dengan menerapkan konsep bentang alam. Hal ini disimpulkan oleh para peserta lokakarya yang bertajuk “Membangun Kesepakatan untuk Bentang Alam Orangutan,” Rabu (30/8). Lokakarya yang diinisiasi BKSDA Kalimantan Barat, Dinas Perkebunan serta Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi (YIARI) Ketapang ini berlangsung di Borneo Emerald Hotel dan dihadiri oleh Balai Taman Nasional Gunung Palung, BKSDA Kalimantan Barat seksi I Ketapang, Bappeda Kab. Ketapang, Dinas Kehutanan Kab. Ketapang, Dinas Perkebuna Kab. Kertapang, Polres Ketapang, Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Ketapang, GAPKI Kab. Ketapang, serta perwakilan dari berbagai perkebunan sawit di Ketapang.
Lokakarya ini dilatarbelakangi oleh upaya untuk menyelaraskan upaya upaya yang telah dilaksanakan oleh pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit serta para pemangku kepentingan dengan strategi Rencana Aksi Konservasi (SRAK) Orangutan (2007-2017), dan misi Bupati Ketapang 2010-2015 pada butir keenam, yaitu Meningkatkan Kelestarian Lingkungan HIdup dan Penanggulangan Bencana serta terbitnya Perda nomor 2 tahun 2015 tentang areal konservasi di di Kabupaten Ketapang. “Kegiatan ini memiliki tujuan mempertemukan pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan narasumber yang menjalankan program program konservasi orangutan, selain itu lokakarya ini juga bertujuan memahami pola ruang untuk berkolaborasi dengan pelaku konservasi orangutan,” jelas Herman selaku ketua panitia lokakarya dalam sambutannya.
Sementara itu Bupati Ketapang dalam sambutannya mengatakan “Melalui lokakarya Membangun Kesepakatan Bentang Alam untuk Orangutan, semua pihak diharapkan mampu dan berkomitmen dalam mengelola areal konservasi orangutan dan satwa liar yang dilindungi, mencegah perambahan, serta mengendalikan kebakaran hutan dan lahan di bentang alam yang akan diciptakan.”
Lokakarya ini menghadirkan beberapa narasumber. Pada sesi pertama, BKSDA Kalbar, Dinas PU Ketapang, dan YIARI mengambil bagian sebagai pembicara. Masing-masing narasumber membawakan materi Implementasi SRAK Orangutan dan Mekanisme Kolaborasi Bentang Alam Orangutan, Tata Ruang dan Konservasi Orangutan, dan Konservasi Bentang Alam Orangutan.
Rahmad dari Dinas PU Ketapang mepresentasikan gambaran Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ketapang. Sementara Junaidi, Kepala BKSDA Kalbar Seksi I Ketapang menjelaskan strategi dan rencana aksi konservasi. Strategi ini penting guna terjaminnya keberlanjutan populasi orangutan dan habitatnya melalui kemitraan para pihak. Hal ini penting mengingat kondisi orangutan terkait wilayah konservasi.
Tantyo, Ketua YIARI menambahkan, ”Sebagian besar habitat orangutan berada di luar daerah konservasi. Di Kalbar, orangutan yang berada area konservasi hanya 30% sementara sisanya 70% berada di luar kawasan konservasi. Ini berakibat terjadi konflik. Data kami menunjukkan dari 2009 – 2015 terus meningkat, untuk 2015 hingga September sudah direscue 19 individu orangutan.
Pada diskusi sesi pertama ini muncul usulan dari Kun Kun dari PT Smart Sinarmas Grup untuk membentuk suatu forum untuk memudahkan berbagai pihak yang mengambil bagian untuk berkomunikasi dan berkoordinasi. “Kami mengusulkan untuk membentuk suatu forum koordinasi atau komunikasi agar kita tahu sekarang sudah ramai tentang orangutan dan sebagainya, ini sangat membantu bagi para peneliti untuk menyelamatkannya, perlu juga sosilasiasi bagi pihak perkebunan atau masyarakat atau instansi yang terkait dengan wilayah tersebut,” ujarnya.
Semua narasumber menyambut baik usulan ini. Junaidi mengatakan, “Kelanjutan lokakarya ini harus terbentuk forum, agar bisa membicarakan masalah strategi penanganan konflik dengan orangutan.”
Sesi kedua dilanjutkan dengan pemaparan Kebijakan Pemda terkait Konservasi Orangutan pada Kawasan Perkebunan oleh Dinas Perkebunan dan Better management Practices Orangutan di Perkebunan Sawit oleh PT Kayung agro Lestari. Sri Windaryati dari Disbun mengatakan untuk mencegah konflik dengan orangutan, perkebunan sawit harus membuat pengelolaan habitat orangutan ( Hight Conservation Value ), merestorasi habitat orangutan yang terdegradasi, dan membuat penghalang/barrier, seperti pembuatan daerah penyangga, parit pembatas, jaring kanopi, jalan patrol atau kombinasi diantaranya. “Kami juga menyusun peraturan perundangan tentang konservasi dan mewajibkan perkebunan kelapa sawit untuk menerapkan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan,” tambahnya.
Kayung Agro Lestari yang diwakili Hendriyana mengungkapkan pentingnya kerjasama berbagai pihak untuk mewujudkan bentang alam yang nyaman untuk menyelaraskan kepentingan manusia tanpa mengorbankan kepentingan dan keselamatan orangutan. Hendriyana mengungkapkan, untuk menjaga areal konservasinya, PT. KAL bekerja sama dengan berbagai pihak seperti BKSDA, Polres, YIARI dan masyarakat. “Masing-masing dari mereka akan melakukan tugas dan fungsi sesuai kewenangannya masing masing,” ungkapnya lagi.
Hendriyana mengakui, sejak dibentuk tim satgas konservasi oleh PT. KAL, konflik dengan orangutan berkurang dan potensi kerugian pun menurun drastis. “Kami menghitung berapa bibit yang dimakan orangutan di tiap blok, jadi tiap akhir bulan dapat kelihatan jumlah bibit dan pohon yang dimakan oleh orangutan, jadi harga perbatang tersebut dapat diketahui,” jelasnya.
Sesi kedua ini ditutup dengan diskusi yang dimoderatori oleh Arif dari Forum Orangutan Indonesia (FORINA). Diskusi ini menghasilkan keputusan antara lain akan dibentuk forum komunikasi penyelamatan orangutan berdasarkan konsep bentang alam dan akan dilakukan inventarisasi data yang terintegrasi di berbagai sektor, baik pemerintah daerah dan swasta, dalam hal ini perkebunan, kehutanan, pertambangan, masyarakat adat, dan lembaga swadaya masyarakat.
Forum diskusi juga akan ditindaklanjuti untuk melengkapi rekomendasi hasil kegiatan yang meliputi : analisis bentang alam dan leading sector oleh tim formatur yang akan dikoordinasikan dengan Bupati kabupaten ketapang.
